Bamsoet minta Polri, TNI, dan BIN pantau manuver politik

oleh

MACCANEWS- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk terus memantau manuver politik yang berpotensi menciptakan adu domba dan mengorbankan masyarakat.

“TNI, Polri, dan BIN agar selalu memonitor dan mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk akibatk manuver para politisi,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin, 3 September 2018 menanggapi ramainya deklarasi #2019GantiPresiden dan penolakannya yang berpotensi ricuh.

Gesekan antara massa pendukung #2019GantiPresiden dan masa yang menolak terjadi di Pekanbaru Riau serta Surabaya Jawa Timur.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet menegaskan, kinerja TNI, Polri, dan BIN selama ini patut diapresiasi karena berhasil menetralkan kondisi pertentangan masyarakat di tengah maraknya manuver para politisi.

“Tindakan antisipatif patut diteruskan. Pimpinan DPR RI berharap apa yang terjadi di Surabaya dan Pekanbaru belum lama ini tidak berulang di kota-kota lainnya,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, pada tahun politik saat ini dan menuju Pemilu 2019 sepatutnya di tengah masyarakat dibangun suasana menyenangkan.

“Elit sepatutnya menjaga suasana kondusif di masyarakat meskipun ada perbedaan pilihan politik,” kata mantan ketua komisi hukum DPR RI itu.

Ia menambahkan, deklarasi #2019GantiPresiden tidak salah. Bahkan atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat, kata Bamsoet, gerakan #2019GantiPresiden tidak bisa disalahkan.

“Ketika para pegiat deklarasi itu punya massa pendukung di beberapa tempat, juga tidak boleh dikecam. Semua pihak hendaknya dapat menerimanya sebagai fakta apa adanya,” katanya.

Namun, ketika pergerakan massa pendukung deklarasi dan penolaknya berpotensi menimbulkkan bentrok hingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maka negara punya kewenangan untuk bertindak melalui aparat.

“Aparat keamanan di setiap daerah wajib hadir untuk menengahi sekaligus mencegah gesekan,” tegasnya.

Bamsoet juga meminta masing-masing kelompok bisa menahan diri dan menghormati aparat keamanan di setiap daerah ketika mereka harus membuat keputusan terbaik untuk meminimalisasi risiko sekecil apa pun. (*)