Dukungan Pribadi NA ke Jokowi-Ma’ruf Membuat Dua Parpol ini Optimis Ungguli Prabowo-Sandi di Sulsel

oleh

MACCANEWS- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah (NA) secara pribadi masih berharap, Joko Widodo kembali memimpin Indonesia sebagai Presiden pada pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Bahkan NA merasakan kepemimpinan Jokowi selama ini, telah banyak membawa kemajuan bagi Indonesia.

Partai Hanura di Sulsel sebagai sala satu partai pengusung Joko Widodo yang akan berpasangan KH.Ma’ruf Amin menganggap keputusan pribadi NA adalah kekuatan besar memenangkan Jokowi-Ma’ruf di Sulsel.

“Dengan tegas pak NA mendukung pak Jokowi kembali memimpin Indonesia di Pilpres nanti. Bukan sebagai Gubernur, tetapi dengan ketokohannya sebagai putra daerah Sulsel kami mampuh menjadi magnet Kemenang Jokowi-M’ruf di Sulsel,” kata sekertaris DPD Hanura Sulsel, Affandy Agusman Aris, Sabtu (15/9/2018).

Sementara sekertaris DPD PDIP Suksel, Rudy Pieter Goni mengungkapkan keputusan NA mendukung kembali Jokowi didasari fakta dan keberhasilanya memimpin Indonesia selama ini.

“Sikap Pak NA pasti didasari fakta atas keberhasil kerja nyata pak Jokowi selama ini. Pak NA tidak sembarang menentukan pilihan. Beliau terkenal selektif dan pilihan selalu tepat. Kami sangat mengapresiasi dan tentu sejalan , dalam memperjuangkan pemenangan Jokowi,” ujarnya.

Dengan adanya aturan PKPU yang menghalangi NA menjadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Sulsel, Rudy Pieter Goni mengatakan NA akan dijadikan dewan penasehat dan pengarah dalam struktur pemenangan Jokowi-Ma’ruf.

“Tidak bisa jadi ketua Tim , tetapi sebagai Dewan Penasehat atau Pengarah Teritorial boleh dong. Yang di larang PKPU hanya ketua Tim,” jelasnya.

Dengan begitu, salasatu pengamat politik di Sulsel, Firdaus Muhammad berharap NA tidak melibatkan dirinya dalam politik praktis dalam Pilpres 2019 mendatang.

“Sulit membedakan antara pribadi NA dengan posisi gubernur. Sejatinya, beliau tidak terlibat dalam ranah politik praktis dan fokus pada pemerintahannya. Kecuali kalau loyalitasnya terkait koordinasi pemerintahan antara presiden dan gubernur,” sebutnya. (*)