Wagub Sulsel Buka Rakor Penyelenggaraan PTSP Prima

oleh

MACCANEWS- Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PTSP Prima bekerjasama dengan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Rinra, Makassar, Senin (22/10/2018).

Sudirman, mengapreasiasi layanan PTSP dengan hadirnya single sistem untuk menarik investor masuk ke Sulawesi Selatan.

“Memang kami sudah sering melakukan ini. Investor yang ingin masuk ke perusahaan, memang harus ada standarisasi sistem yang selevel. ketika standar kita tidak selevel mereka tidak mau,” kata Sudirman yang memiliki pengalaman berkerja di perusahaan multinasional ini.

Investor tidak akan masuk jika tersadap standar ganda, “Sekali kita berstandarisasi adalah standarisasi yang bisa diterima dunia,” sebutnya.

Pada kesempatan ini, Andi Sudirman juga menekankan pelayanan dengan aturan yang lebih simpel. Serta, ke depan di Pemprov Sulsel untuk memikirkan hadirnya satuan tugas khusus untuk standarisasi. Satuan ini untuk menstandarisasi untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota. Persoalan yang ada, satu daerah dengan lainnya, pelayanannya tidak sama.

“Karena kita tidak punya satuan standarisasi khusus, itu yang penting yang tidak kita miliki,” kata Andi Sudirman.

Selain, itu terkait hadirnya auditor independent juga penting. Memiliki peranan dan tugas mencari potensi-potensi lost (kerugian negara). Temuan ini nanti disodorkan pada Inspektorat Provinsi.

“Fungsinya, karena dia bagian dari badan pemeriksaan adalah membantu. Sehingga, inspektorat itu menjadi pertahanan dari provinsi, jadi menerima semua temuan dari auditor independent, karena independent ini tidak bisa diintervensi, karena bukan bagian dari pemerintahan. Tetapi satuan kerja yang dipekerjakan oleh pemerintahan itu sendiri,” sebutnya.

Imbuhnya, dengan adanya sistem auditor independent, memberikan saran apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Dari daftar temuan, setiap tiga bulan ada temuan dilaporkan, kemudian diperbaiki. Dengan pembagian status zona hijau, zona kuning dan zona merah.

“Zona merah artinya penindakan, zona kuning perbaikan dan masih bisa kembali dan zona hijau diteruskan,” jelasnya.

Setelah tiga bulan kemudian nanti diperiksa kembali, enam bulan kemudian diberikan bukti sertifikasi.

“Enam bulan kemudian kita lakukan lagi, jadi setiap enam bulan. Konsikuensinya pimpinan kita bisa melakukan pemecatan langsung atau teguran,” sebutnya.

Dengan sistem ini agar berjalan dengan baik perlu kerja sama, yakni auditor independent, auditor badan di pemerintahan, dan bagian penindakan, seperti kepolisian dan kejaksaan.(*)