KPU Tegaskan Tak Lakukan Kecurangan Pemilu

oleh

MACCA.NEWS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, tetap bekerja profesional dan tidak melakukan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Sejumlah kecurangan yang viral di media sosial di beberapa daerah menurut Komisioner KPU, Ismail Saputra, kebanyakan adalah hoax dan tidak benar terjadi di daerah tersebut.

“Kalau ada kesalahan input data itu hanya human error semata. Bayangkan berapa banyak data yang harus diinput,” ujar Ismail kepada SP usai Seminar Nasional “Evaluasi Pemilu Serentak” di Gedung Balai Sidang Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Selasa (30/4/2019).

Ismail menegaskan bila ada pihak-pihak yang mengatakan menemukan kecurangan maka dapat melaporkan hal tersebut melalui jalur seharusnya dan bukannya malah membuat gaduh di media sosial semata.

“Kalau nggak dilaporkan dan hanya ramai di medsos saja itu tujuannya apa? Kita semua kan ingin suasana kondusif bukan semakin memanas,” tutur Ismail.

Perihal upaya delegitimasi KPU, Ismail menyatakan bahwa hal tersebut sangat disayangkan. Sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu maka mendelegitimasi KPU adalah hal yang tidak benar.

“Apapun hasil pemilu nanti. Kami adalah lembaga yang sah dan resmi. Upaya mendelegitimasi KPU sangatlah salah,” kata Ismail

Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Satya Arinanto, mengatakan, proses pemilu yang digabungkan dengan pemilihan presiden sejatinya tidak menambah beban pekerjaan para petugas KPPS menjadi lebih berat.

“Sebenarnya hanya bertambah satu kotak suaranya yakni kotak suara untuk pilpres. Kalau nanti pilpresnya dipisah lagi dengan pileg maka hari libur akan bertambah kembali menjadi dua hari hanya untuk pemilu saja,” tutur Satya.

Saat ini, lanjut Satya, Indonesia sudah memiliki 150 hari khusus dari total 365 hari dalam satu tahun. Jika hari libur pemilu ditambah lagi maka hal itu akan kontraproduktif.

“Kita sudah terlalu banyak libur. Saya rasa jangan menghakimi sistem yang yang ada saat ini. Sistemnya sudah baik. Semuanya menyesuaikan. Ada kekurangan itu wajar sekali,” kata Satya.

Senada, Guru Besar Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad), Susi Dwi Harijanti, menuturkan, jika menyalahkan sistem maka tidak tepat. Kalau mau menyalahkan sistem maka ada hal yang tak kalah penting untuk dievaluasi yakni sistem kepartaian yang dianut di Indonesia.

“Kalau begitu maka sistem kepartaiannya yang harus diubah. Kalau kita menganut sistem presidensial maka menteri-menteri tidak perlu dari partai politik. Presiden tinggal pilih yang sesuai dengan kemampuan masing-masing seseorang sesuai pos menteri yang kelak akan seseorang itu tempati,” tutur Susi.

Namun demikian, banyaknya korban jiwa dari KPPS yang wafat karena proses pemilu sejatinya harus menjadi pelajaran bagi pemerintah.

“Seharusnya satu nyawa saja melayang maka harus jadi pelajaran bagi pemerintah dan menjadi tragedi dalam sebuah bangsa. Beranikah pemerintah meminta maaf atas banyaknya korban jiwa yang jatuh hingga saat ini?”pungkas Susi. (*)

Sumber: Suara Pembaruan