Relawan Jokowi-Ma’ruf Siapkan Rp 100 Miliar Jika BPN Buktikan Kecurangan 01

oleh

MACCA.NEWS– Relawan Jokowi-Ma’ruf yang tergabung dalam Militan 34, Muslim Cyber Army-Jokowi, Forum Kajian Fitnah Akhir Zaman, Sahabat Jokowi, Panca Tunggal-Banten, Jawara Dukung Jokowi (Warjo) siap memberikan uang senilai Rp 100 Miliar kepada pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang mampu membuktikan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang dilakukan oleh pihak 01 (Jokowi-Ma’ruf Amin).

Uang ini merupakan sumbangan dari 17 pengusaha muslim pendukung Jokowi-Ma’ruf yang merasa gerah dengan situasi bangsa belakangan ini yang marak hoax dan fitnah serta hanya berkonteks keduniawian yang menyeret umat dalam dosa besar yakni dosa fitnah.

Hasil hitung cepat yang dilakukan sekitar 17 lembaga konsultan profesional pun tak luput dari fitnah keji. Fitnah tersebut menyebutkan bahwa lembaga itu sudah dibayar oleh pasangan 01 untuk memenangkan hasil hitung cepat. Narasi-narasi yang diciptakan semakin membuat kondisi masyarakat terpolarisasi begitu kuat sehingga dapat menimbulkan perpecahan.

Ketua Muslim Cyber Army-Jokowi Diki Candra mengatakan, uang Rp 100 miliar siap digelontorkan asal pihak 02 mampu membuktikan adanya kecurangan yang dilakukan pasangan 01 secara masif dan terstruktur dengan jumlah hasil kecurangan minimal lima persen saja dari jumlah pemilih yang sudah menyalurkan hak pilihnya.

Definisi atau batasan nilai kecurangan sebesar lima persen ini, lanjut Diki Candra, adalah angka dari hasil hitungan real count hitungan manual yang dilakukan oleh KPU yang angkanya dianggap hasil kecurangan yang tidak dilakukan dikoreksi oleh KPU. Sehingga perbedaan hasil real count hitungan manual tersebut menjadi salah berjumlah lima persen yang merugikan pihak 02.

“Jika ada yang bisa membuktikan maka bawalah datanya kepada kami sebelum hari pengumuman KPU yakni tanggal 21 Mei 2019 sebelum pukul 12.00 WIB. Uangnya akan kami berikan tunai tanpa ada potongan pajak apa pun. Silakan hubungi kami. Bisa melalui media sosial atau datang langsung kepada kami,” ujar Diki Candra di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (28/4/2019).

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahbubiyah yang juga Rois Syuriah PBNU KH Manarul Hidayat menuturkan, banyaknya hoax yang beredar yang selalu menjatuhkan Jokowi merupakan kondisi bahaya untuk kelanjutan pendidikan politik di Indonesia.

Hoax larangan azan, hoax pasangan LGBT akan dibolehkan menikah, hoaxkriminalisasi ulama, hoax mata pelajaran agama akan dihapuskan di sekolah jika Jokowi-Ma’ruf terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden menurut Manarul adalah fitnah yang sangat keji. Dia juga menyayangkan fitnah yang selalu membawa bawa agama dalam berbagai hal keduniawian.

“Katanya Jokowi akan larang azan. Lahsekarang ini presidennya siapa? Azan ada tidak? Hoax kriminalisasi ulama? Ini Jokowi gandeng ulama lho jadi wapresnya. Bapak Kiyai Ma’ruf Amin ini Ketua MUI. Membawahi banyak ulama di seluruh Indonesia. Sungguh lucu dan menyedihkan hoax yang menyeret-nyeret agama di dalamnya. Mau sampai kapan bangsa ini berkubang dalam dosa besar, dosa fitnah,” tegas Manarul.

Haris Mardiyansyah dari Sahabat Jokowi menuturkan, penyelenggaraan Pemilu pada 17 April 2019, harus diakui bahwa ada berbagai peristiwa baik sengaja ataupun tidak yang merugikan kedua belah pihak. Tidak hanya 02 yang dirugikan tapi juga 01.

“Namun kami anggap jumlahnya tidak terlalu signifikan dibandingkan jumlah TPS dan jumlah pemilih yang ada. Dan sudah dilakukan pemilihan atau entry ulang,” ujar Haris.

Para relawan Jokowi-Ma’ruf pun menghormati dan menganggap wajar jika pihak pasangan calon 02 berupaya untuk membuktikan kecurangan pasangan 01 yang merugikan pihak 02. “Upaya-upaya ini kan dibolehkan dan dilindungi oleh undang-undang,” kata Haris.

Klaim kemenangan yang telah dilontarkan oleh Paslon 02 juga disayangkan oleh Ketua Militan 34 Anwar Husin. Pernyataan siapa pemenang seharusnya hanya boleh dinyatakan oleh KPU. Sedangkan saat ini proses perhitungan KPU belum rampung.

“Jangan sampai ini jadi upaya pelemahan integritas penyelenggaraan pemilihan umum oleh KPU. Apalagi seperti kita ketahui banyak petugas KPPS yang wafat saat menjalankan tugasnya,” ujar Anwar Husin. (*)