Masyarakat Butuh Pelayanan, Iqbal Suhaeb Diharap Bukan Seperti PJ Perusahaan

oleh

MACCA.NEWS- Iqbal Suhaeb hari ini secara resmi menjabat sebagai Pejabat Walikota (PJ) Walikota Makassar. Hal itu dibuktikan dengan pelantikan oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, Senin (13/5/2019).

Menanggapi kabar PJ Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb bakal melakukan pergeseran atau mutasi mendapat tanggapan dari anggota DPRD kota Makassar, Abdul Wahab Tahir. Wahab Tahir sapaan akrabnya berharap, Iqbal Suhaeb lebih mengutamakan melanjutkan program dari Walikota sebelumnya, demi pelayanan kepada masyarakat kota Makassar.

“PJ Walikotaalikota kerja saja dulu, nanti baru melakukan penilaian, seperti itu sebaiknya pemimpin,” kata Wahab Tahir, Senin (13/5/2019).

Wahab Tahir juga mengingatkan kepada PJ Walikota Makassar untuk mengingat hak-hak atau wewenang seorang PJ Walikota termasuk melakukan mutasi. Bahkan sebagai wakil rakyat, Wahab Tahir berharap Iqbal Suhaeb memperlihatkan kerjanya.

‘Masa ini hari dilantik minggu depan mutasi kan lucu-lucu juga. Ini pemerintahan bukan perusahasn. Sebaiknya PJ walikota bekerja baru kita lihat hasilnya, masyarakat butuh pelayanan dari pemerintah,” ujar ketua Fraksi Golkar DPRD kota Makassar itu.

Sementara, Direktur Profetik Isntitute, M.Asaratillah menilai PJ Walikota Makassar harus bekerja keras, termasuk melakukan evaluasi atas kebijakan Walikota Makassar sebelumnya.

“Pertama, melakukan urusan pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah melakukan evaluasi terhadap mutasi atau rotasi jabatan yang dilakukan oleh walikota definitif sebelumnya, karena PJ Walikota bertanggung jawab terhadap pembinaan semua aparatur pemerintahan. Tapi juga perlu memperhatikan aspek komunikasi politiknya bukan hanya aspek administrasi pemerintahannya,” sebutnya.

M.Asaratillah melanjutkan, PJ Walikota Makassar harus tegas memastikan netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilihan Walikota Makassar, demi pelaksanaan roda pemerintahan yang baik untuk masyarakat.

“PJ Walikota perlu untuk menghadirkan suasana tentram dan aman di Makassar. Apalagi pasca pilpres berkembang isu bahwa akan ada protes publik terhadap hasil pemilu, Makassar tentu saja menjadi salah satu sentrum aksi protes di Sulsel. PJ Walikota perlu tanggap hal ersebut serta merangkul semua elemen masayarakat, terutama ormas-ormas yang ada,” paparnya.

“PJ Walikota harus bisa memfasilitasi pilwalkot Makassar di tahun 2020 mendatang. Serta berupaya memastikan netralitas semua ASN yang ada dilingkup pemkot Makassar,” tutup M.Asaratillah. (*)