Nurdin Abdullah Tidak Butuh WTP dari BPK, Sudah tak Fokus Pimpin Sulsel?

oleh

MACCA.NEWS- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah boleh saja meremehkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

berdasarkan informasi BPK, LKPD Sulsel mengalami beberapa masalah. Justru, Nurdin Abdullah yang harus mendapat perhatian lebih adalah tata kelola aset yang rapi, management keuangan yang baik.

“Saya itu tidak penting WTP , yang penting itu butuhkan aset kita tertata dengan baik, rapi, management keuangan tertata dengan rapi, kalau saya UTP itu kan hanya pengakuan, Buat apa pengakuan kalau masih bermasalah,” katanya. Selasa (28/5/2019) kemarin.

Pernyataan, Nurdin Abdullah tersebut, mendapat reaksi dari pengamat Pemerintahan Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono. Bagi Arif, kepemimpinan Gubernur bisa dinilai dari seberapa fokus sang Gubernur menuntaskan permasalahan di daerahnya.

“Justru persoalan kepemimpinan bisa kita lihat dari seberapa besar fokus perhatian Gubernur terhadap masalah ini agar dapat diselesaikan. Karena, Pemerintah pusat juga membutuhkan indikator kemajuan pembangunan daerah berupa penghargaan atau pengakuan terhadap kinerja keuangan daerah,” kata Arief Wicaksono, Rabu (29/5).

Arief Wicaksono menyarankan kepada Nurdin Abdullah agar menjaga kordinasi dengan pemerintah pusat atau pihak terkait, agar maslahah apapun dalam pemerintahannya tidak terjadi.

“Sebagai pemimpin, Pak Gubernur harusnya sudah punya koordinasi kelembagaan untuk mengurus hal-hal seperti ini, sehingga tidak harus Pak Gubernur yang turun langsung menjelaskan ke publik. Kalau semua hal harus dijelaskan oleh Gubernur, lalu untuk apa penyempurnaan sistem kepemimpinan?,” tambahnya.

“Jadi semua urusan penting, tapi yang lebih penting lagi, pak Gubernur harus berdiri sebagai pemimpin yang bisa mengkoordinasikan semua urusan itu, termasuk soal pemeringkatan kinerja keuangan daerah itu,” sebutnya lagi.

Sementara Direktut Nurani Strategik, Nurmal Idrus predikat WTP bukanlah menjadi ukuran keberhasilan pemerintah (Gubermur) dalam mengelola keuangan daerahnya.

“Memang bukan sebuah hal yang utama, namun predikat itu adalah sebuah tanda pengakuan dari institusi negara pemeriksa resmi keuangan tentang kondisi laporan keuangan sebuah daerah. Jadi tetap perlu mendapat perhatian,” kata Nurmal Idrus.

“Saya pikir apa yang disampaikan gubernur normatif saja, bahwa meski kemudian tak dapat WTP beliau lebih memetingkan laporan keuangan yang rapi dan asset yang dicatat rapi.
Apalagi, kita belum bisa menilai secara global apa yang dilalukan gubernur terutama terkait laporan keuangan 2018, karena baru menjabat di akhir tahun 2018,” jelasnya.

Kepala BPK RI, Heri Subowo mengatakan Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka akan berdampak pada laporan keuangan pemerintah daerah sulsel. (*)