Para Sekjen Koalisi Prabowo-Sandi Datangi Bawaslu

oleh

MACCA.NEWS- Sejumlah sekretaris jenderal (sekjen) partai politik (parpol) koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Minggu (12/5/2019) malam. Adapun para sekjen yang hadir yakni Ahmad Muzani (Partai Gerindra), Hinca IP Pandjaitan (Partai Demokrat), Eddy Soeparno (PAN), dan Priyo Budi Santoso (Partai Berkarya).

“Kami sekjen-sekjen partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi, bersilaturahmi dengan Bawaslu. Diterima ketua Bawaslu dan beberapa komisioner yang mendampingi. Pertemuan ini menindaklanjuti pertemuan forum sekjen beberapa hari lalu,” kata Ahmad Muzani kepada wartawan seusai pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut.

Muzani menegaskan, pihaknya hanya berdiskusi. Tidak ada surat maupun data yang disampaikan kepada Bawaslu. Muzani menjelaskan, pertemuan dengan Bawaslu merupakan bentuk pertanggungjawaban para sekjen sebagai pimpinan partai. Muzani mengungkap, pihaknya menyampaikan beberapa hal.

Misalnya seperti proses kecurangan Pemilu. “Kecurangan Pemilu baik sebelum, saat pemilihan dan sesudah. Karena Bawaslu adalah lembaga yang dibentuk undang-undang, bertanggung jawab untuk mengawasi Pileg maupun Pilpres. Kami merasakan proses kecurangan begitu amat masif dan terstruktur. Begitu rapi di berbagai dapil yang kami ikuti,” ujar Muzani.

Pada Pileg, Muzani menuturkan, kecurangan dengan beraneka cara, rupa, dan rasa terjadi. Pihaknya tidak mengetahui persis proses kecurangan itu terjadi. Muzani menyatakan, PAN pada Pemilu 2014 meraih 8 kursi di Jawa Tengah (Jateng). Namun pada 2019, PAN sama sekali meraih satu kursipun. Sementara, lanjut Muzani, pihaknya merasakan ada parpol begitu digdaya.

“Bisa mendapatkan 70 persen dari satu dapil. Ini luar biasa. Kami juga merasakan lain-lain. Masing-masing kami punya pengalaman dan catatan begitu rupa tentang kecurangan. Memang persoalan hukum pada akhirnya harus dibuktikan, apakah ada buktinya atau tidak. Tapi yang tadi kami bicarakan bukan soal bukti,” tegas Muzani.

Muzani menyebut, “Kecurangan itu bisa dirasakan. Kami tidak sedang mengadukan. Kalau kami mengadukan, kami harus bawa bukti. Kami berdiskusi untuk sama-sama memperbaiki kualitas demokrasi. Karena demokrasi adalah pilihan yang sudah kita sepakati sebagai sebuah cara mempergilirkan kekuasaan, dan menanyakan kepada rakyat,” jelasnya. (*)