Pelantikan Pejabat Eselon Meninggalkan Kekacauan, Pengamat: Pemprov Sulsel Dipimpin Amatiran

oleh

MACCA.NEWS – Pasca pelantikan 193 pejabat eselon III dan IV lingkup oleh wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) beberapa waktu lalu, rupanya menimbulkan kekacauan di organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintahan Sulsel. Para staf pun menolak pejabat baru itu, karena tidak memiliki SK sebagai bukti atasannya.

Selain SK pejabat tersebut belum terbit, juga ada pertentangan jumlah pejabat yang dilantiknya yang sudah di akomodir oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah yang melakukan ibadah umroh saat pelantikan tersebut berlangsung.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono menilai wakil Gubernur Sulsel tidak memahami tata kelolah pemerintah dan undang-undang.

“Saya mungkin kurang kapasitas kalau menjelaskan aspek hukumnya. Tapi yang jelas, menggunakan logika linear saja, penggunaan Pergub Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Kewenangan itu tidaklah tepat. Sebab, dasar hukum Pergub tersebut adalah UU Pemda Tahun 1999 yang sudah tidak berlaku lagi dan bahkan sudah direvisi beberapa kali sampai yang terakhir UU No.9 Tahun 2015,” kata Arief Wicaksono, Jumat (3/5).

“Kalau UU sebagai dasar tidak berlaku lagi, mengapa Pergub yang merupakan perangkat aturan yang dibawahnya masih digunakan? Itu tidak benar saya kira,” tambahnya.

Arief Wicaksono menjelaskan sudah banyak fakta jika pemerintahan di Sulsel dipimpin oleh amatiran dan pemimpin yang tidak profesional.

‘Menurut hemat saya, sudah terlalu banyak kejadian yang menunjukkan bahwa Pemprov Sulsel dikelola oleh amatiran dan tidak profesional. Apa gunanya itu TP2D atau tim ahli Gubernur atau kepala-kepala OPD yang terkait dengan hal itu?,. Ini malah Kepala BKDnya sendiri yang berwacana di media bahwa pak Wagub memang salah. Loh, kalau sudah tahu salah dari awal, kenapa tidak diingatkan? Alasannya lucu juga, bawahan harus patuh atasan,” pungkas Arief Wicaksono. (*)