Terkait Indeks literasi Membaca Sulsel Masuk Kategori Rendah, jadi PR Gubernur

oleh

MACCA.NEWS- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan merilis indeks aktivitas literasi membaca di 34 Provinsi di Indonesia. Untuk Provinsi Sulsel, Indeks leterasi membaca masuk dalam kategori rendah.

Indeks literasi membaca ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudyaaan Kebudyaaan. Data yang digunakan untuk memperoleh indeks literasi ini berdasarkan data dari yang berasal dari data mentah BPS, dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan lainnya.

Hasilnya pada indeks Alibaca, dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 9 provinsi yang masuk dalam aktivitas literasi sedang, 24 provinsi masuk dalam literasi rendah, dan satu provinsi masuk dalam kategori literasi sangat rendah. Sulsel sendiri duduk di kursi 11 dengan nilai indeks 38,82.

Sementara itu untuk indeks dimensi budaya, di mana mencakup soal kebiasaan membaca, maka Sulsel juga berada di zona rendah dengan poin indeks 27,94. Zona sedang hanya dipegang tiga provinsi yaitu Kepulauan Riau, Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono mengatakan keberhasilan oleh indeks pembangunan daerah atau penuntasan buta aksa dan pencegahan anak putus sekolah.

“Peta kekuatan sumberdaya manusia disebuah wilayah diukur bukan oleh indeks literasi/minat baca atau indeks sadar budaya. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia itu diukur oleh Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Didalam IPM ada banyak indikator, misalnya angka buta huruf, angka putus sekolah dan lain sebagainya,” kata Arief Wicaksono, Jumat (24/5/2019)

Dengan begitu, Arief Wicaksono menggap ini tugas berat bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah- Andi Sudirman Sulaiman dalam menuntaskan persoalan Indeks leterasi membaca masuk dalam kategori rendah.

“Lagian juga, itu pak Gubernur baru masuk memimpin kira-kira 8 bulan, jadi masih terlalu singkat untuk dilihat kinerja bidang pembangunan SDM Sulsel. Tapi kalau dianggap sebagai tantangan pembangunan, itu harus,” pungkasnya. (*)