Belajar dari Masalah Anggaran di Pilwali 2019, DPRD Diminta Berhati-Hati Tetapkan Anggaran Pilwali Makassar

oleh

MACCA.NEWS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar menunggu pihak KPU dan Pemkot Makassar terkait besaran anggaran pelaksanaan Pemilihan Walikota (Pilwali) Makassar yang bakal digelar pada tahun 2020 mendatang.

Anggota DPRD kota Makassar, Abd.Wahab Tahir mengatakan pihaknya masih menunggu usulan besaran anggaran pelaksanaan Pilwali Makassar dari pihak KPU dan Pemkot Makassar yang menggunakan APBD.

“Kita menunggu rancangan anggaran Pilwali dari KPU kota Makassar, termasuk besaran anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Lalu kita di DPRD akan bahas dan akan tetapkan anggaran Pilwali Makassar tahun 2020,” kata anggota DPRD kota Makassar, Wahab Tahir, Sabtu (15/6/2019).

Sementara Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus menyebutkan DPRD kota Makassar harus berhati-hati menetapkan anggaran pelaksanaan Pilwali Makassar. Dia menjelaskan, KPU hanya berpatokan sesuai kebutuhannya saja

“Idealnya DPRD Makassar menjadi penyaring yang efektif dalam melakukan rasionalisasi anggaran Pilwali. KPU biasanya melakukan penghitungan anggaran Pilkada berdasarkan kebutuhan tertinggi mereka. Itu dilakukan agar mereka tak tekor dalam pelaksanaannya nanti.” kata Nurmal Idrus yang juga mantan ketua KPU Kota Makassar.

Nurmal Idrus juga berharap, DPRD kota Makassar belajar dari anggaran Pilwali Makassar 2018 yang mana meninggalkan permasalahan saat itu.

“DPRD sebaiknya belajar dari pengajuan anggaran Pilwalu 2018 yang menyisakan banyak masalah. DPRD bisa melibatkan pakar dan tenaga ahli kepemiluan untuk didengar pendapatnya mengenai usulan KPU. Ini diperlukan agar anggaran yang diputuskan mencerminkan kebutuhan Pilwali bukan hanya berdasarkan keinginan. Anggaran pilwali itu dipengaruhi oleh 3 faktor dominan, yaitu jumlah TPS, jumlah Pemilih dan jumlah paslon. Dari situ anggaran disusun,” sebutnya.

Sementara, Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Muzaddaq meminta DPRD kota Makassar mengoreksi secara maksimal anggaran yang diusulkan oleh KPU dan anggaran yang disiapkan Pemkot Makassar, untuk pelaksanaan Pilwali Makassar mendatang.

“DPRD harus mengkoreksi usulan anggaran pilwali Makassar secara proporsional berdasarkan kebutuhan. Selain itu, harus menilai dari sisi efisiensinya, sehingga kedepan anggaran pilwali tepat sasaran dan penyelenggara pemilu betul-betul menggunakan anggaran itu secara proporsional,” Muzaddaq.

Tidak hanya menyetujui anggaran Pilwali Makassar, Muzaddaq juga berharap para legislator Kota Makassar melakukan pengawasan penggunaan anggaran Pilwali Makassar nanti.

“Kopel juga meminta kepada DPRD agar melakukan pengawasan realisasi anggaran pilwali nantinya. Kemudian, kopel juga mendorong DPRD agar berani memangkas usulan anggaran penyelenggaraan pilwali yg berpotensi boros dan mark up,” pungkasnya. (wan)