Hak Angket Gubermur Sulsel Digelar Pekan Depan, Pakar Tanggapi Sikap Politik PDIP

oleh

MACCA.NEWS- DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal melangungkan rapat paripurna hak angket terkait beberapa kebijakan Gubermur, Nurdin Abdullah yang dinilai menyalahi aturan. Paripurna hak angket tersebut digelar pada, Kamis 20 Juni 2019 mendatang.

Dalam hal angket tersebut, legislator PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni tidak masuk dalam daftar menggunakan hak angketnya atas kebijakan NA. Sementara salsatu partai pengusung NA di Pilgub Sulsel lalu seperti PAN sudah menyetujui hak angket. Sementara, PKS dikabarkan belum mengajukan hak angket bersama PDIP.

Direktut Profetik Isntitute, M.Asaratillah menilai langkah, Rudy Pieter Goni adalah upaya menjaga hubungan NA dan PDIP yang tak bisa dilepaskan.

“Kita tidak bisa memisahkan secara politik, antara sosok antara NA dengan Jokowi, begitu pula dengan PDI Perjuangan,” Direktut Profetik Isntitute, M.Asaratillah, Minggu (16/6/2019).

“Rudy Pieter Goni tidak ingin menandatangani Hak Angket, mungkin adalah semacam pesan ke publik, bahwa PDI di Pilgub lalu tidak salah dalam memberikan surat rekomendasi. Jika Hak angket bergulir lalu keputusannya disetujui oleh MA misalnya, maka sedikit banyaknya mempengaruhi citra PDI Perjuangan. Soal kepentingan pribadi RPG, kita belum mengetahui pasti bentuknya,” ungkapnya.

Walau tidak menandatangani hak angket, M.Asaratillah menyarankan agar fraksi PDIP DPRD Sulsel tidak tinggal diam untuk mengoreksi kepemimpinan Gubernur dan wakil Gubernur usungannya itu.

“Tetapi saya menyarankan, walaupun PDIP tidak menandatangi hak angket. Harus objektif dan berkelanjutan, memberikan masukan bahkan koreksi terhadap jalannya pemerintahan di Sulsel,” jelas M.Asaratillah.

Sementara Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus strategi PDIP tetap berada di barisan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) adalah sebuah keniscayaan antara partai diantara partai pengusung dan pasangan Gubermur dan wakil Gubernur Sulsel.

“Saya lihat ini strategi politik PDIP dengan terus berada di gerbong Gubernur. Langkah ini tentu sebuah keniscayaan dalam politik untuk mendapatkan balance dalam pemerintahan Sulsel. Di sisi lain, PDIP tentu tetap harus mempertahankan marwah sebagai parpol pimpinan Koalisi Prof Andalan di Pilkada lalu. Tapi menurut saya ini baik bagi kelangsungan demokrasi kita sulsel dan juga pemerintahan Prof Andalan. Harus ada keseimbangan antara pengendali pemerintahan dan juga oposisi,” pungkasnya. (*)