Ilham Azikin Dipuji Selamatkan Pemerintahan Bantaeng dari Utang

oleh
Ilustrasi

MACCA.NEWS- Bupati Bantaeng, Ilham Azikin memiliki beban melanjutkan pembangunan bupati sebelumnya, Nurdin Abdullah yang kini menjadi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ilham Azikin berupaya membayar utang-utang Pemda kabupaten Bantaeng yang diperkirakan mencapai Rp 100 Miliar yang diduga dari pihak asing di kepemimpinan Nurdin Abdullah.

Pengamat politik dan pemerintahan dari universitas Hasanuddin Makassar, Aswar Hasan menilai utang yang ditinggalkan, Nurdin Abdullah sama halnya menyandera pemerintahan, Ilham Azikin.

“Kalau Benar mantan Bupati (Nurdin Abdullah) meninggalkan beban Utang 100 Milyar di Bantaeng, itu sama dengan menyandera Bupati Baru Ilham Azikin. Tetapi Bupati Ilham justru sudah melunasinya 70 %, maka itu adalah prestasi yang sekaligus menyelamatkan nama mantan Bupati, Nurdin Abdullah,” kata Aswar Hasan, Sabtu (8/6/2019).

Aswar Hasan mengutarakan wajar saja Pemerintahan, Ilham Azikin belum menuai perkembangan baik infrastruktur, sebab mendahulukan pembayaran utang oleh bupati sebelumnya.

“Olehnya itu wajar kalau belum ada karya fisik yg menonjol. Tetapi meskipun demikian karena kemampuan membayar 70 % utang tanpa kegoncangan kestabilan kinerja birokrasi, maka sesungguhnya itulah prestasinya Bupati Ilham Azikin. Karena bisa menjaga kestabilan birokrasinya dengan sejaligus membayar utang birokrasi.

“Tentu bisa dibayangkan kalau birokrasi yang dia warisi tidak defisit anggaran. Maka Ilham Azikin, tentu dapat dengan mudah membuat manuver pembangunan fisik langsung di tahun pertama pemerintahannya. Kemampuan membayar utang yang lumayan sangat besar tanpa mengguncangkan birokrasi sebenarnya itu sudah bisa dianggap keberhasilan kepemimpinan Bupati Ilham Azikin,” jelasnya.

Sementara pengamat politik dari Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono berharap semua pihak mengecek laporan keuangan terkait utang yang ditinggalkan, Nurdin Abdullah selama menjabat Bupati Bantaeng dua periode.

“Sebaiknya segera ditelusuri dari sumber yang terpercaya, misalnya laporan-laporan keuangan yang ada, kalau benar ada utang, darimana sumber utang itu, dan bagaimana rencana pemerintah melunasinya dan seterusnya,” kata Arief Wicaksono.

Arief Wicaksono menambahkan, sesuai undang-undang, sah-sah saja Pemerintahan daerah melakukan pinjaman demi pembangunan daerahnya.

“Pemerintah daerah diperbolehkan melakukan pinjaman untuk pembangunan, itu didasari oleh PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman,” tambahnya.

Akan tetapi, dia mengingatkan pinjaman yang berlebihan juga memiliki resiko, maka dari itu pemerintah memberikan batasan pinjaman untuk daerah (kabupaten/kota).

“Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Artinya, utang pemda itu ada batasannya,” ujarnya.

“Pemerintah Daerah Bantaeng dibawah Bupati Nurdin Abdullah diketahui memiliki utang pembangunan, ketika kepemimpinan berganti, otomatis utang itu akan diwariskan dan harus diselesaikan oleh pemerintahan selanjutnya yaitu dibawah Bupati Ilham Azikin. Di level provinsi juga demikian, bisa jadi ada utang pembangunan yang ditinggalkan oleh Pak Syahrul kepada Pak Nurdin,” ujarnya lagi.

Arief Wicaksono juga berharap adanya kordinasi di saat transisi pemerintahan, termasuk mengkordinasikan utang daerah kepada kepala daerah selanjutnya.

“Seharusnya ada koordinasi dan komunikasi, semacam kondisi transisi, dimana yang jadi agenda adalah pembahasan utang daerah tersebut. Apakah itu dilakukan, kita tidak pernah tahu karena tidak pernah terpublikasikan,” paparnya.

“Jadi kalau ada kesan buruk yang muncul, itu wajar saja karena tidak ada prakondisi transisi yang muncul membicarakan dan menyelesaikan hal itu,” tutup Arief Wicaksono. (*)