Tak Berkontribusi di Pileg, Sejumlah Bupati Terancam tak Diusung PDIP di Sulsel, Gimana denga Gubermur?

oleh

MACCA.NEWS- Sekertaris DPD PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni telah menegaskan jika partainya tidak bakal mengusung lagi beberapa kadernya yang saat kini menjabat sebagai kepala Daerah, pada pemilihan kepalanya serentak tahun 2020 di Sulsel.

Kepala daerah tersebut antara lain, kepala daerah tersebut yakni Andi Kaswadi Razak (Bupati Soppeng), Kalatiku Paembonan (Bupati Toraja), Kr Kio (Wabup Gowa) dan Syahban Sammana (Wabup Pangkep).

“Jadi kita evaluasi terutama yang kader. Bagi yang punya KTA (Kartu Tanda Anggota) baru mengecewakan kinerjanya baik ke masyarakat apalagi kurang peranannya di Pileg kemarin,” kata Rudy Pieter Goni, beberapa waktu lalu.

Dengan begitu, Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus meminta PDIP Sulsel memperhitungkan jasa para kepala daerah yang merupakan kadernya yang telah bersisa payah memenangkan, Joko Widodo- KH. Ma’Ruf Amin sebagai oasanga. Calon Presiden dan wakil Presiden usungan PDIP di Sulsel.

“PDIP tentu harus menghitung jasa baik para kepala daerah yang telah susah payah memenangkan calon presiden PDIP, Jokowi Maruf seperti Toraja, Toraja Utara dan Soppeng. PDIP harus menghormati perjuangan mereka. Andai tak ada Toraja Utara, Toraja, Wajo, Soppeng dan Bone, betapa dipermalukannya Pak Jokowi di sulsel,” kata Nurmal Idrus, Senin (17/6/2019).

Menanggapi pernyataan sekertaris DPD PDIP Sulsrl, Rudy Pieter Goni bagi, Nurmal Idrus hanya pernyataan sesaat yang belum bisa dijadikan keputusan akhir PDIP dalam mengusung bakal calon kepala daerah.

“Saya pikir pernyataan Pak Rudy Pieter Goni hanyalah pernyataan sesaat yang bisa jadi akan berubah pada beberapa bulan ke depan. Dukungan parpol di Pilkada itu sangat sentralistik terutama parpol seperti PDIP. DPP dan Ibu megawati akan sangat menentukan pilihan mereka,” jelas Nurmal Idrus.

Sementara Direktut Profetik Isntitute, M.Asaratillah menilai PDIP harus mempertimbangkan kinerja kader-kadernya selama menjabat Bupati dalam memajukan daerah yang dipimpinnya.

“Saya rasa hal yang wajar jika partai politik mengevaluasi kader atau atau kepala daerah yang telah diusungnya, berdasarkan kinerja calon atau kandidat tersebut. Tetapi yang perlu ditekankan, yang dimaksud dengan kinerja bukan hanya kontribusi calon kandidat ke partai politik tertentu, tapi juga terkait dengan kinerjanya sebagai pejabat publik dengan kata lain kontribusi ke pembangunan daerah. Apalagi memang seorang kepala daerah kemungkinan besar tidak hanya diusung oleh satu partai politik saja di pilkada putaran sebelumnya,” sebutnya.

“Bijaknya memang, parpol sebagai sebuah organisasi, tidak menerapkan standar ganda dalam melakukan evaluasi terhadap kader atau usungannya, bahkan ke usungan Gubernur ataupun Presiden sekalipun. Tetapi namanya politik, seringkali kabur batasan-batasan antara kepentingan parpol sebagai institusi dengan kepentingan pribadi pengurus partai,” jelas, M.Asaratillah.

Sementara berbagai simpatisan PDIP juga berharap Gubermur Sulsel, Nurdin Abdullah juga dievaluasi, sebab tidak memberikan kontribusi bagi perolehan kursi PDIP di DPRD Sulsel. (*)