Arfandi: Jadi Ketua DPD Golkar Sulsel tak Boleh Rangkap Jabatan

oleh

MACCA.NEWS- Jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulsel, berbagai kesiapan telah di rampungkan oleh panitia Musda. Musda DPD Golkar tersebut akan dilaksanakan di Hotel Novotel, 26-27 Juli 2019.

Pelaksanaan Musda DPD I Golkar didasari keinginan ketua DPD Golkar se Sulsel dengan ketua umum Golkar, Airlangga Hartarto di acara halal bihalal Golkar Sulsel beberapa waktu lalu.

Pelaksanaan musda DPD I Golkar Sulsel itu diawali ketua DPD I dan sekertaris DPD II se sulsel dengan ketua umum beberapa waktu lalu. Pada saat itu direpon baik oleh ketua umum dalam hal ini pak Airlangga Hartarto.

“Hari ini kita finalisasi persiapan. Semua materi sudah disiapkan. Pendaftaran calon ketua DPD I nanti akan ada didalam kegiatan acara musyawarah, bukan pendaftaran yang disiapkan memang dari luar. Syaratnya minimal didukung 30% dari pemegang hak suara, anak istri/suami calon tidak boleh menjadi poltisi di partai lain. Termasuk rangkap jabatan di partai,” Ketua Steering Committee , Arfandi Idris, di kantor DPD Golkar Sulsel, Senin (22/7/2019).

Sementara untuk ketua DPD Golkar Sulsel, Nurdin Halid tidak diperbolehkan rangkap jabatan dalam kepengurusan Golkar di semua tingkatan. Hal tersebut demi kebesaran Golkar di Sulsel.

“Kalau pak NH mau maju dia harus lepas jabatannya di DPP jika ingin membesarkan Golkar di Sulsel,” tambahnya.

Arfandi Idris mengatakan DPP Golkar akan menjadi pimpinan dalam musyawarah nantinya.

“DPP pimpinan musyawarah dan memiliki hak suara, maka pastinya akan hadir. Musda ini tidak akan terselenggara jika tidak ada restu dari DPP,” sebutnya.

Di pelaksanaan Musda DPD I Golkar Sulsel, setiap DPD II akan mengutus pesertanya sebanyak 5 orang, dan setiap DPD harus ada pesertanya dari perempuan satu orang. (*)