Gubernur Gunakan Institusi Luar Tentukan Asesmen Pejabat, Dewan: Gubernur Lemah Mengelola Pemerintahan

oleh

MACCA.NEWS – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah memberikan kepercayaan penuh kepada PPM Manajemen untuk menentukan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sulsel. Hal ini disampaikan Nurdin saat menghadiri acara HUT ke 52 tahun PPM Manajemen dengan tema “Peran Assessment Center Dalam Talenta Manajemen”.

“Kita percayakan PPM Manajemen untuk menentukan SDM kita, kami sudah punya pengalaman di Bantaeng waktu saya jadi Bupati Bantaeng,” ungkap Prof. HM. Nurdin Abdullah dalam sambutannya,

Menurut Nurdin Abdullah, niat pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dibawah kepemimpinan dirinya dan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Wakil Gubernur Sulsel, tentunya akan melakukan banyak perubahan.

“Kalau kita mau melakukan perubahan, pasti ada yang terganggu, tapi pada saatnya pasti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal,” kata Bupati Bantaeng periode 2008-2018 ini.

Nurdin Abdullah menjelaskan, Ia dan Wakil Gubernur Sulsel ingin merubah pola pikir (mindset) di Sulawesi Selatan. Karena selama ini pola pikir yang ada yakni bagaimana cara menghabiskan anggaran, justru saat ini dibawah kepemimpinannya, Nurdin ingin semua elemen terkait mengelola anggaran untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat.

“Assessment ini penting. Jadi beda antara pemerintahan dengan perusahaan, kalau pikiran perusahaan hanya untuk menghabiskan anggaran maka selesai itu ini perusahaan. Jadi kalau itu dilakukan di pemerintahan kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah di pemerintah itu ada APBD,” jelas sosok pemimpin dengan sejuta karya itu.

Lebih lanjut, Nurdin Abdullah mengaku, kehadiran PPM Manajemen akan menyediakan orang-orang terbaik dan memiliki potensi serta integritas.

“Percuma kita melakukan assessment kalau kita tidak mengatur dengan baik. PPM Manajemen akan menghadirkan orang terbaik untuk mengelola pemerintahan ini, karena terus terang kita butuh,” ujar alumni Universitas Jepang ini.

Menanggapi hal tersebut, anggota komisi A DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga berpandangan seorang pemimpin harus mampuh menguasai manajemen pemerintahan.

“Menurut pandangan kami yang paling terpenting dalam mengelola pemerintahan adalah menguasai manajemen kepemimpinan. Sehingga, manajemen seperti apapun hebatnya kita gunakan tetapi desesion maker lemah itu juga tidak punya arti apa apa. Kalau tujuannya untuk berhemat kenapa justru semakin menambah beban anggaran dengan menggunakan institusi luar untuk mengatur. Kenapa tidak menggunakan institusi yang ada di bawah kendali gubernur untuk mempertajam dan menjadikan ASN lebih profesional seperti Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Balitbang,” kata Fahruddin Rangga.

“Menggunakan institusi luar menandakan kita lemah dalam mengelola pemerintahan khususnya keuangan dan hasilnya tidak akan maksimal kalau semua tidak dibuka ke publik hasil penilaiannya justru sebaliknya akan berkesan formalitas dan pencitraan saja,” tambahnya.

Fahruddin Rangga menjelaskan jika pemerintahan Sulsel akan berjalan baik jika eksekutive dan legislatif menghormati tugas dan tanggung jawabnya. Dan organisasi perangkat daerah diberikan kepercayaan sesuai fungsinya.

“Sehingga mengubah paradigma dalam mengelola pemerintahan bukan orang luar yang harus lakukan tetapi harus diawali dari desesion maker nya, Insya Allah kalau eksekutive dan legislatif berjalan seiring dan menghormati masing masing tugas dan tanggungjawabnya. Pemerintahan akan berjalan maksimal, dan organisasi perangkat daerah diberi kepercayaan dan tanggungjawab mengelola secara profesional organisasinya, saya kira akan tercipta dan terwujud semua dengan baik harapan kita untuk Sulsel yang lebih maju dan bermartabat,” sebut, Fahruddin Rangga.

Adanya saran  untuk perbaikan Pemerintahan dari legislatif, kata Fahruddin Rangga semata-mata hanya menjalankan tugasnya sebagai Legislatif yang merupakan bahagian tak terpisahkan dari pemerintah.

“Semua ini hanya pertimbangan dan saran sebagai hal positif dari kami selaku bagian dari pemerintahan daerah yang diatur di dalam UU 23/2014,” ungkapnya.

“Patronnya kan juga sudah jelas yakni, RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana OPD bisa menjalankan itu tentu dengan arahan kebijakan dari pimpinan. Tetapi kalau itu tidak pernah dilakukan bagi OPD akan menjadi lemah dalam implementasinya,” tutupnya. (*)