Ketersedian Prasarana Pendidikan Anak Kurang, Rusdin Tompo Pemerintah Lalai

oleh
Aktivis LSM Rusdin Tompo

Aktivis LSM Rusdin Tompo menilai ketersedian prasarana pendidikan di kota Makassar terbilang kurang. Hal ini latara, masih ada ia temui anak yang putus sekolah.

“Jika anak-anak tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan gegara fasilitas, maka dapat dikatakan negara lalai dan abai terhadap pemenuhan hak-hak anak”, kata Rusdin Tompo, ketika dikonfirmasi, Senin(22/07/2019)

Menerangkan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan itu dimulai dari pencatatan sipil, yang mesti dilakukan sebagai bagian data statistik vital.

Ia menyebutkan jumlah anak yang lahir sekarang akan menjadi acuan bagi pemerintah, dalam hal ini dinas pendidikan, guna menyediakan kebutuhan ruang kelas, kebutuhan sekolah lain-lain untuk 6 atau 7 tahun mendatang.

“Jadi perlu sinkronisasi data, kebijakan, program dan anggaran.SD dan SMP itu dalam konsepsi Konvensi Hak Anak dan UU Sistem Pendidikan Nasional termasuk pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang mesti dipenuhi negara”, jelasnya.

Menurutnya ini masa-masa rawan. Di satu sisi upaya menyelamatkan anak-anak yang berada dalam rentang usia emas (golden age). Meski begitu dirinya, tak memungkiri putus sekolah pada anak biasanya berbagai faktor.

“Misalnya, alasan ekonomi dan kemiskinan, alasan bekerja untuk bantu kebutuhan keluarga, atau alasan pernikahan dini”, tuturnya(Nurul).