Banyak Perusahaan Menunggak Pajak, Bastian Lubis Nilai Pemerintah Makassar Lalai

oleh
Pakar keuangan daerah dan negara Bastian Lubis

Banyaknya perusahaan yang masih menunggak pajak, Menurut pakar keuangan daerah dan negara Bastian Lubis, adalah kelalaian pemerintah kota Makassar. Sebab ia menilai ini, ini adalah bentuk pembiaran oleh pihak terkait, dimana menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar.

“Tapi tidak juga menutup kemungkinan telah terjadi pembiaran dari pemda dalam bapenda sudah tahu sama tahu saja”, ketika di konfirmasi, (19/08/2019).

Bastian Lubis mengatakan, harusnya kepala Bapenda koordinasi dan kerjasama dengan penegak hukum. Dia mempertanyakan, mengapa Bapenda terkesan acuh, padahal banyak perusahaan yang tidak membayar pajak bahkan, ada hotel sampai satu tahun lamanya.

Lebih lanjut, seharusnya jauh lebih besar uang yang masuk ke kas daerah tapi tidak dianggarkan, pendapatannya dalam APBD, dibandingkan uang keluar dari APBD, hal itu sering terjadi.

Rektor Universitas Patria Artha menduga, beberapa sektor pendapatan, semestinya masuk ke daerah, malah dikantongi oknum atau pejabat yang berwenang.

“Kalau tidak ada apa-apanya, kenapa terlalu lama dana-dana yang seharusnya bisa membiayai pembangunan malah tidak ditindak”, ujarnya.

Namun ia berpendapat pemerintah tak sepenuhnya salah. Hal itu lantaran, dirinya melihat keserakahan dan kesengajaan. Seperti pajak hotel yang menunggak, padahal sudah diberikan fasilitas pemda, mencari omzet dari daya tarik kota makassar.

Yang dimana pada dasarnya telah diuntungkan dari tata letaknya sehingga jadi gerbang indonesia timur. Akan tetapi, enggan membayar pajak PP1 atau pajak pembangunan daerah.

“Pajak itu, menjadi beban tamu hotel sebesar 10%, jadi uang dari tamu diterima terlebih dahulu menajemen hotel atau uang titipan tamu hotel yang nantinya disetorkan ke kas daerah. Ternyata tidak disetorkan melainkan diendapkan atau telah digunakan untuk kepentingan lainnya”, tukasnya.

Bastian Lubis mengharapkan, ada tindakan tegas dari pemerintah, ini sebenarnya perbuatan pidana yang sanksinya berat. (Nur)