Dihadapan Nurdin Abdullah, Pansus Sebut Staf Khusus Hanya jadi Beban Pemprov

oleh

MACCA.NEWS- Pansus hak angket DPRD Sulsel menghadirkan terperiksa, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah terkait dugaan banyaknya kebijakan pemerintah provinsi yang menyalahi aturan. Pemeriksaan tersebut digelar di lantai 8 tower DPRD Sulsel, Kamis (1/8/2019).

Dalam sidang pemeriksaan tersebut, kepada Gubernur salah satu pertanyaan anggota pansus hak angket DPRD Sulsel Fahruddin Rangga, mempertanyakan danya temuan penyerapan anggaran di beberapa SKPD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebabkan keberadaan staf khusus yang mencapuri kerja OPD di lingkup Pemprov Sulsel.

“Salah satu faktor penyerapan anggaran di SKPD karena adanya staf khusus yang mencapuri kinerja OPD. Staf khusus ini bukan ASN apalagi pengambil kebijakan. Ini baru satu OPD,” kata Fahruddin Rangga.

Menanggapi pertanyaan, Fahruddin Rangga, maka Gubernur Sulsel hanya menjawab akan mengecek langsung di OPD

“Kebenarannya kami akan segera cek itu pak,” singkat Nurdin Abdullah.

Terkait beberapa pejabat di Sulsel yang dicopot oleh, Nurdin Abdullah. Maka dari itu, wakil ketua pansus hak angket DPRD Sulsel, Selle Ks Dalle menyebutkan bukan bermaksud untuk melindungi pejabat-pejabat yang telah di nonjobkan. Akan tetapi pansus hak angket bermaksud mengungkap pencopotan tersebut apa sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang.

‘Kami tak mau bela yang di nonjobkan, kami mau ini semua berjalan sesuai mekanisme, kami mau Gubernur menjalankan pemerintahan sesuai yang diatur dalam undang-undang,” kata Selle. (*)