Gubernur Anggap Tak ada Dualisme Kepemimpinan di Sulsel, Pakar: Publik Justru Melihat Sebaliknya

oleh

MACCA.NEWS– Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, menegaskan, tidak ada dua matahari di institusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, di bawah kepemimpinan dirinya dan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Wakil Gubernur. Apalagi, baru saja menghadapi Hak Angket dan salah salah satu poinnya adalah dualisme kepemimpinan.

“Saya kira kita memahami. Dualisme kepemimpinan itu tidak ada,” tegas Nurdin Abdullah di sela-sela pelantikan delapan pejabat Eselon II, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Senin (26/8).

Ia menyatakan, semua harus tahu yang mana kita lakukan dengan cara terbuka, dan yang mana kita tidak bisa melakukan secara terbuka.

“Bukan berarti menjadi staf ahli sudah habis, nggak. Silahkan ikut bidding lagi, tapi satu yang harus dan paling penting bagi saya adalah mari kita menjujung tinggi etika, menjujung tinggi moralitas bahwa kepemimpinan ini adalah pilihan rakyat,” tegasnya lagi.

Selain itu, Nurdin Abdullah menyampaikan agar pejabat lingkup Pemprov Sulsel tidak main-main dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Jangan bermain-main. Saya tidak ingin kejadian (Hak Angket) ini dua kali di kepemimpinan ini. Saya tegaskan, siapapun yang bermain-main, saya akan memberikan sanksi. Yang kedua, dalam hak angket berkembang bahwa keluarga saya urus proyek. Saya ingin tegaskan disini, siapapun yang berani bermain-main proyek lagi, akan saya habiskan,” terangnya.

Direktur Profetik Isntitute, M.Asaratillah menjelaskan perkataan Gubernur bahwa tak ada dualisme kepemimpinan di Sulsel, namun publik telah melihat apa yang terjadi dengan bergulirnya hak angket di DPRD Sulsel.

“Walaupun bagi pak NA tidak ada dualisme kepemimpinan, tapi justru publik melihat sebaliknya kan ?. Penandatanganan SK oleh wagub lampau hari, oleh sebagian pihak, dianggap tidak berfungsinya leadership gubernur. Saya yakin pak NA juga tdk menginginkan hal demikian. Tapi beliau harus sadar bahwa yang seringkali dilihat dan dinilai oleh publik adalah akibat, bukan niat atau ekspektasi awal,” kata M.Asaratillah.

Bergulirnya hak angket di DPRD Sulsel kata, M.Asaratillah akan menjadi pelajaran penting bagi jajaran SKPD di Pemprov Sulsel. Yang mana program Pemprov tak lepas dari pengawasan Legislatif.

“Tapi saya rasa, pihak pemprov bisa mengambil pelajaran berharga dari beberapa kejadian yang lalu. Terutama dari rekomendasi hak angket, bahwa apapun yang dilakukan oleh pihak pemprov akan senantiasa diawasi dan dinilai publik. Semoga hal ini membuat kinerja pemerintahan kedepan lebih optimal lagi,” jelasnya. (*)