Menanti Sepak Terjang Pansus Hak Angket

oleh

MACCA.NEWS- Media cetak dan elektronik akhir-akhir ini tengah menyorot terkait sidang pansus hak angket di dprd sulsel, seperti yang kita ketahui pengusulan hak angket dprd sulsel bermuara pada 5 hal krusial yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur sulsel yaitu :

1 kontroversi SK wagub tentang pelantikan 193 pejabat
2 manajemen PNS dalam lingkup pemprov sulsel
3 dugaan KKN dalam penempatan jabatan tertentu
4 pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama
5 pelaksanaan apbd provinsi tahun anggaran 2019.

seiring dengan berjalan nya sidang pansus hak angket ternyata beberapa pelanggaran lain mulai terungkap satu demi satu diantaranya prosedural lelang dalam beberapa proyek – proyek pemerintahan di dinas provinsi sulsel dan juga anggaran perjalanan dinas beberapa pejabat pemerintahan sehingga menurut menurut Akbar (ketua jaringan aktivis Sulawesi) hal tersebut perlu mendapat pengawalan ekstra untuk ditindak lanjuti
sidang pansus hak angket telah menyelesaikan pemanggilan terhadap beberapa saksi-saksi dan berlanjut ke proses konsultasi ke beberapa instansi pemerintahan di jakarta,saat inilah kita masyarakat sulsel harus mendukung langkah yg dilakukan oleh pansus dan juga saatnya Menguji komitmen dari para wakil rakyat tersebut terkait hasil rekomendasi yang akan dihasilkan oleh mereka

* ADA APA DENGAN MEREKA YANG MENYUDUTKAN PANSUS HAK ANGKET *

Seperti kita ketahui bersama pansus hak angket dprd sulsel banyak mendapat dukungan baik itu mereka yang mendukung pelaksanaan hak angket ataupun mereka yang menolak adanya hak angket karna terindikasi politis
dasar pengusulan hak angket itu sudah sangat jelas tertuang dalam pasal 79 ayat (3) UU MD3 ‘Menyatakan bahwa hak angket adalah hak dpr untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah yg berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yg diduga bertentangan dengan peraturan perundangan undangan.

bagi mereka yang terus menyuarakan penolakan terhadap penyelidikan pansus hak angket karna terindikasi politis perlu mendapat pencerahan bahwa benar DPRD adalah lembaga politis akan tetapi jangan langsung menjustifikasi bahwa keputusan pansus bernilai politis, karena hasil persidangan beberapa waktu lalu yang menjadi rujukan rekomendasi tersebut.

Apakah ada kesalahan fatal yang diperbuat oleh gubernur dan juga wakil nya jika berpotensi ke hal yang sifatnya melanggar aturan hukum maka lembaga penegak hukum harus menindak lanjuti proses tersebut yang menurut kami sangat menggelitik untuk diketahui jika pelanggaran itu terbukti benar sementara ada Oknum-oknum tertentu tetap melindungi seseorang yang terindikasi kuat melanggar hukum sama halnya mereka tidak mendukung pemberantasan KKN dan sangat jelas bagi mereka yang melindungi seseorang yang terjerat hukum akan mendapatkan sanksi pidana, equality before the law(semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum).

Serta kami dari jaringan aktivis Sulawesi akan tetap mengawal terkait proses itu terbukti dalam waktu dekat ini lembaga kami akan melakukan pelaporan ke polda sulsel perihal pengusutan keterangan palsu dalam sidang pansus antara kebenaran keterangan gubernur sulsel dan juga bustanul arifin yg juga kepala upt samsat makassar 1.

Biarkan proses hukum yang membuktikan siapa yang telah memberikan keterangan palsu saat sidang pansus tutur akbar dalam realeasenya. (**)