Nurdin Abdullah Bilang Tidak Ada “Dua Matahari” di Pemprov Sulsel, Pansus: Tidak Perlu Bahas Hal Yang Sudah Selesai

oleh
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah

MACCA.NEWS– Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, menegaskan, tidak ada dua matahari di institusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, di bawah kepemimpinan dirinya dan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Wakil Gubernur. Apalagi, baru saja menghadapi Hak Angket dan salah salah satu poinnya adalah dualisme kepemimpinan.

“Saya kira kita memahami. Dualisme kepemimpinan itu tidak ada,” tegas Nurdin Abdullah di sela-sela pelantikan delapan pejabat Eselon II, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Senin (26/8).

Ia menyatakan, semua harus tahu yang mana kita lakukan dengan cara terbuka, dan yang mana kita tidak bisa melakukan secara terbuka.

“Bukan berarti menjadi staf ahli sudah habis, nggak. Silahkan ikut bidding lagi, tapi satu yang harus dan paling penting bagi saya adalah mari kita menjujung tinggi etika, menjujung tinggi moralitas bahwa kepemimpinan ini adalah pilihan rakyat,” tegasnya lagi.

Selain itu, Nurdin Abdullah menyampaikan agar pejabat lingkup Pemprov Sulsel tidak main-main dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Jangan bermain-main. Saya tidak ingin kejadian (Hak Angket) ini dua kali di kepemimpinan ini. Saya tegaskan, siapapun yang bermain-main, saya akan memberikan sanksi. Yang kedua, dalam hak angket berkembang bahwa keluarga saya urus proyek. Saya ingin tegaskan disini, siapapun yang berani bermain-main proyek lagi, akan saya habiskan,” terangnya.

“Saya sudah memberi tahu kepada kita semua, tidak ada keluarga saya satupun yang boleh ikut proyek, jadi ingat itu. Saya ingin tegakkan pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang bersih,” tambahnya.

Ia menyampaikan kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkup Pemprov Sulsel, agar sama-sama menegakkan aturan dan tidak ada satupun oknum yang boleh mengatur-atur.

Menganggapi pernyataan Gubernur Sulsel. Anggota pansus hak angket DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga menegaskan tak ada gunanya lagi gunanya Gubernur mengatakan tidak ada dualisme kepemimpinan di Sulsel. Sebab rekomendasi pansus hak angket sudah di paripurnakan dan tinggal menunggu keputusan pihak terkait termasuk MA dan KPK.

“Menurut saya tidak perlu lagi membahas hal yang sudah selesai. Lebih bijak kalau menunggu saja hasilnya seperti apa kemudian,” ungkap Fahruddin Rangga.

Sementara pakar ilmu politik dan pemerintahan Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono menyebutkan pernyataan, Nurdin Abdullah sepertinya terjadinya hak angket karena perlakuan bawahannya.

“Ya, pernyataan Gubernur itu mengacu kepada para pejabat yang baru dilantik. Dalam artian, Gubernur sudah merasa cukup atas penggunaan Hak Angket oleh DPRD Provinsi kepada dirinya. Sebenarnya secara sekilas kelihatannya sudah benar, tapi, secara substansi, dengan pernyataan itu, Gubernur seperti sedang menegaskan, bahwa Hak Angket DPRD itu lahir bukan karena dirinya, tapi karena ulah para pejabatnya. Terserah publik mau menilai bagaimana.(*)