Rakyat Sebut Gubernur Sulsel Langgar Janjinya

oleh

MACCA.NEWS- Ratusan Koalisi Pemuda Dan Masyarakat Anti BohongNA mendatangi kantor DPRD Sulsel, Jumat (16/8). Mereka datang guna mendorong pansus hak angket DPRD Sulsel agar tidak bermain-main bekerja terkait kebijakan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) yang melanggar beberapa undang-undang.

“Sebagai masyarakat, kami nyatakan Gubernur Nurdin Abdullah sudah melanggar janjinya saat berkampanye di Pilgub lalu. Janjinya tidak akan mencampuri pengerjaan proyek, menempatkan pejabat secara profesional. Nah sekarang kenyataan yang terjadi di mana-mana proyek dikuasai keluarga dekatnya, penempatan pejabat di Pemprov oleh Nurdin Abdullah melanggar aturan,” kata salah satu perwakilan Koalisi Pemuda Dan Masyarakat Anti BohongNA, di hadapan pansus hak angket DPRD Sulsel.

“Dorongan masyarakat memang dari awal kami dalam penyelidikan di pansus. Kami semua yang ada di pansus nantinya mengeluarkan rekomendasi sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam penyelidikan. Kami ingin pemerintahan berjalan sesuai aturan yang berlaku, yang mana pemerintahan harus berjalan sesuai mekanisme yang diatur didalam undang-undang,” kata anggota pansus hak angket DPRD Sulsel, Ina Kartika Sari

“Senin paripurna hak angket, tidak ada beban kami apalagi mau tegang jelang paripurna,” tambahnya.

Anggota pansus lainnya yang tak lain merupakan ketua banggar DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga menegaskan pansus hak angket DPRD Sulsel telah menjalankan hak-haknya dengan tuntas, yang mana telah menjalankan semua penyelidikan terhadap beberapa pihak terkait.

“Kita tunggu saja apa proses selanjutnya, yan pasti apa yang menjadi tugas di panitia hak angket sudah dijalankan hingga tuntas dan rekomendasi sudah dirumuskan. Insya Allah, hari Senin disampaikan di hadapan paripurna,” jelas Fahruddin Rangga.

Di penghujung pertemuan dengan para anggota pansus hak angket, Koalisi Pemuda Dan Masyarakat Anti BohongNA bersama-sama anggota pansus memotong seekor ayam sebagai simbol kejantanan perlawanan pemerintahan Sulsel di tangan NA yang melanggar undang-undang. (*)