Wakil Bupati Enrekang Disebut tidak Manusiawi

oleh

MACCA.NEWS- Wakil Bupati Enrekang, Asman, SE diminta harusnya tahu diri dan belajar cara memperlakukan parah tenaga honorer.

Rencana bakal pemberhentikan sejumlah tenaga honorer di kabupaten enrekang dengan alasan membebani anggaran APBD itu tidak manusiawi dan tidak tahu diri sebagai pejabat publik.

“Harus pak Wakil bupati dan jajarannya tahu diri. Instropeksi diri, apa yang dia sudah lakukan untuk kemajuan daerah dan juga berapa banyak sumbangsi parah tenaga honorer untuk kemajuan daerah dengan upah mulai Rp.300.000 perbulan,” kata Ketua LBH Maspul, Hendrianto Jufri, SH, Minggu (1/9).

“Jelas bahwa upah sebesar itu sangat jauh dari standar hidup layak, kedua upah sebesar itu dapat dipastikan tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka selama sebulan apalagi bagi yang sudah berkeluarga. Disamping itu sistem pembayaran upah triwulan, itu sangat memberatkan para honorer. Nah dengan upah yang sangat tidak manusiawi itu dan tanpa fasilitas ke mereka apakah sebanding dengan pengabdian dan pengorbanan mereka ?!
Lalu bagaimana pak wakil bupati dan jajarannya, Gaji pokok jelas, fasilitas kendaraan dan rumah dinas, tunjangan jabatan, tunjangan makan minum dll.. kan sangat kontras,” tambahnya.

Hendrianto Jufri, SH menegaskan wakil Bupati Enrekang terlalu seenaknya mengeluarkan pernyataan keberadaan tenaga honorer hanya menjadi beban bagi APBD.

“Lalu dengan sangat entengnya pak wakil bupati mengeluarkan pernyataan bahwa tenaga honorer itu membebani anggaran daerah, dimana rasa kemanusiaannya?.
Harusnya pak wakil koreksi soal pengadaan mobil dinas baru untuk pejabat utama enrekang, kan mobil dinas lama kan masih ada dan sangat layak. harusnya kembalikan dirinya apakah sebanding kontribusinya daerah dengan berbagai macam fasilitas dan tunjangan yang mereka dapatkan,” ungkapnya.

“kalau ternyata kenyataannya seperti itu, lalu siapa sebenarnya yang membebani anggaran?. Pemkab Enrekang harusnya tau cara menghargai dan memperlakukan parah honorer dengan, misalnya saja di kabupaten lain seperti Luwu Timur yang justru menaikkan Upah honorer mereka menjadi 750 ribu perbulan,” tambahnya.

“LBH Maspul bersama beberapa lembaga lainnya menyatakan akan tegas mengawal kebijakan Wakil Bupati Enrekang yang tidak manusiawi yang mana akan memberhentikan tenaga honorer. Dan mereka juga harusnya jelih melihat anggaran mana yang mesti pangkas, contoh misalnya Anggaran Perjalanan Dinas Pemkab yang nilainya Fantastis, Anggaran Makan Minum Pemkab. Dan anggaran lainnya. Untuk itu kami dari LBH Maspul dengan kawan-kawan Lembaga lainnya tegas menyatakan bahwa akan mengawal dan siap bersama-sama dengan masyarakat akan melaporkan wakil bupati manakala dalam pelaksanaan evaluasi honorer itu ada pelanggaran dan diskriminasi.     #Wakil Bupati Enrekang Tidak Manusiawi#,” urainya.

“Wakil bupati harusnya tahu diri dan belajar cara memperlakukan parah tenaga honorer. Rencana bakal memberhentikan sejumlah tenaga honorer di kabupaten enrekang dengan alasan membebani anggaran APBD itu tidak manusiawi dan tidak tahu diri..
Harus pak Wakil bupati dan jajarannya tahu diri. Instropeksi diri, apa yang dia sudah lakukan untuk kemajuan daerah dan juga berapa banyak sumbangsi parah tenaga honorer untuk kemajuan daerah dengan upah mulai Rp.300.000 perbulan.. jelas bahwa upah sebesar itu sangat jauh dari standar hidup layak, kedua upah sebesar itu dapat dipastikan tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka selama sebulan apalagi bagi yang sudah berkeluarga,” sebutnya.

Disamping itu sistem pembayaran upah triwulan, itu sangat memberatkan para honorer. Nah dengan upah yang sangat tidak manusiawi itu dan tanpa fasilitas ke mereka apakah sebanding dengan pengabdian dan pengorbanan mereka ?!
Lalu bagaimana pak wakil bupati dan jajarannya, Gaji pokok jelas, fasilitas kendaraan dan rumah dinas, tunjangan jabatan, tunjangan makan minum dll.. kan sangat kontras.

Merekapun meminta wakil Bupati Enrekang mengoreksi diri atas pembelian mobil dinas barunya yang mana anggarannya cukup besar.

“Lalu dengan sangat entengnya pak wakil bupati mengeluarkan stetmen bahwa tenaga honorer itu membebani anggaran daerah, dimana rasa kemanusiaannya?.

Harusnya pak wakil koreksi soal pengadaan mobil dinas baru untuk pejabat utama enrekang, kan mobil dinas lama kan masih ada dan sangat layak.. harusnya kembalikan dirinya apakah sebanding kontribusinya daerah dengan berbagai macam fasilitas dan tunjangan yang mereka dapatkan,” ungkapnya lagi.

“kalau ternyata kenyataannya seperti itu, lalu siapa sebenarnya yang membebani anggaran?. Pemkab Enrekang harusnya tau cara menghargai dan memperlakukan parah honorer dengan, misalnya saja di kabupaten lain seperti Luwu Timur yang justru menaikkan Upah honorer mereka menjadi 750 ribu perbulan.

Dan mereka juga harusnya jelih melihat anggaran mana yang mesti pangkas, contoh misalnya Anggaran Perjalanan Dinas Pemkab yang nilainya Fantastis, Anggaran Makan Minum Pemkab. Dan anggaran lainnyalainnya,” sebutnya.

Wakil bupati harusnya tahu diri dan belajar cara memperlakukan parah tenaga honorer. Rencana bakal memberhentikan sejumlah tenaga honorer di kabupaten enrekang dengan alasan membebani anggaran APBD itu tidak manusiawi dan tidak tahu diri..
Harus pak Wakil bupati dan jajarannya tahu diri. Instropeksi diri, apa yang dia sudah lakukan untuk kemajuan daerah dan juga berapa banyak sumbangsi parah tenaga honorer untuk kemajuan daerah dengan upah mulai Rp.300.000 perbulan.. jelas bahwa upah sebesar itu sangat jauh dari standar hidup layak, kedua upah sebesar itu dapat dipastikan tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka selama sebulan apalagi bagi yang sudah berkeluarga,” sebutnya.

Disamping itu sistem pembayaran upah triwulan, itu sangat memberatkan para honorer. Nah dengan upah yang sangat tidak manusiawi itu dan tanpa fasilitas ke mereka apakah sebanding dengan pengabdian dan pengorbanan mereka ?!
Lalu bagaimana pak wakil bupati dan jajarannya, Gaji pokok jelas, fasilitas kendaraan dan rumah dinas, tunjangan jabatan, tunjangan makan minum dll.. kan sangat kontras.

Merekapun meminta wakil Bupati Enrekang mengoreksi diri atas pembelian mobil dinas barunya yang mana anggarannya cukup besar.

“Lalu dengan sangat entengnya pak wakil bupati mengeluarkan stetmen bahwa tenaga honorer itu membebani anggaran daerah, dimana rasa kemanusiaannya?.
Harusnya pak wakil koreksi soal pengadaan mobil dinas baru untuk pejabat utama enrekang, kan mobil dinas lama kan masih ada dan sangat layak.. harusnya kembalikan dirinya apakah sebanding kontribusinya daerah dengan berbagai macam fasilitas dan tunjangan yang mereka dapatkan,” ungkapnya lagi.

“kalau ternyata kenyataannya seperti itu, lalu siapa sebenarnya yang membebani anggaran?. Pemkab Enrekang harusnya tau cara menghargai dan memperlakukan parah honorer dengan, misalnya saja di kabupaten lain seperti Luwu Timur yang justru menaikkan Upah honorer mereka menjadi 750 ribu perbulan.

Dan mereka juga harusnya jelih melihat anggaran mana yang mesti pangkas, contoh misalnya Anggaran Perjalanan Dinas Pemkab yang nilainya Fantastis, Anggaran Makan Minum Pemkab. Dan anggaran lainnya.

Untuk itu kami dari LBH Maspul dengan kawan-kawan Lembaga lainnya tegas menyatakan bahwa akan mengawal dan siap bersama-sama dengan masyarakat akan melaporkan wakil bupati manakala dalam pelaksanaan evaluasi honorer itu ada pelanggaran dan diskriminasi,” tutup Hendrianto Jufri, SH.

Penulis: Novi

Editor: A.Sose