Aktivis Lingkungan Pangkep Desak Dirut PT Tonasa Turun dari Jabatan

oleh

Racmatullah salah satu aktivis lingkungan, di Kabupaten Pangkep, desak Direktur Utama PT Semen Tonasa Subhan, untuk segera turun dari jabatannya. Hal ini lantara, Subhan dinilai tak mampu menyelesaikan, masalah debu hasil industri yang masuk ke rumah-rumah warga.

“Selasa lalu aksi kita yang ke sekian kalinya tapi belum ada respon, seperti apa penyelesaian debu-debu yang masuk ke permukiman warga dari pihak PT Semen Tonasa”, kata Racmatullah, Kamis (31/10/2019).

Lebih lanjut, tuntutan sudah masuk sejak tahun 2018, melalui DLH Pangkep. Bahkan peneliti DLH Provinsi Sulsel yang diperbantukan, di hasil pendataan, menemukan delapan poin yang melanggar pengoperasian pabrik semen milik PT Tonasa.

“Dua kali kita lakukan mediasi, waktu mediasi kita, beri masukan, agar PT Tonasa membangun pembatas berbahan dinding atau pelastik, namun sampai sekarang tidak terealisasi dan kemarin itu aksi kita yang ke empat”, terangnya.

Dia menjelaskan, masyarakat Desa Biring Kassi, Kecamatan Bungoro, paling terdampak, akibat aktivitas pabrik semen itu. Karena daerah itu yang paling dekat dengan pabrik Semen tersebut.

Selain mencemari lingkungan pemukiman warga, dampak lain di timbulkan, adalah gangguan kesehatan. Berupa infeksi saluran pernapasan (ISPA), serta penyakit kulit.

Rahmat sapaan akrab Racmatullah mengaku, mendapat laporan, bila ada beberapa warga mengidap penyakit.

“PT Semen Tonasa cuma memberikan janji, ini sama halnya melakukan pembodohan terhadap masyarakat, daripada aktivitas ekonomi, dampak kesehatan harus lebih diperhatikan”, tuturnya.

Dia menyampaikan, akan terus berjuang sampai tuntutannya dapat di penuhi. Tidak lupa, ia mengajak seluruh element, turut ikut serta pada aksinya yang terselenggara di hari Sabtu nanti.

“Kebetulan Sabtu tanggal dua bertepatan pula dengan hari jadi PT Semen Tonasa”, ungkapnya.

Diakhir jika aksi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan maka, seluruh aktivis lingkungan di Pangkep membawanya ke jalur hukum. Sebab menurut aturan apabila dampak lingkungan terus berlanjut, izin perusahaan harus di cabut sementara.(Nur)