Dihadapan Cipayung Plus Sultra, DPRD Sultra Serukan Tolak Tambang Di Pulau Kecil

oleh

MACCA.NEWS– Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-91 Beberapa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Sulawesi Tenggara diantaranya BADKO HMI Sultra, PKC PMII Sultra, PMKRI Sultra, GMNI sultra, PW GPII Sultra, PD KMHDI Sultra, GMKI Sultra, DPD GPM Sultra mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara guna menyikapi situasi kebangsaan dan situasi daerah saat ini.

Pejabat Ketua Umum PW GPII Sultra, Muhamad Ikram Pelesa menyampaikan tujuan aksi demonstrasi mereka adalah sebagai reaksi atas situasi kebangsaan yakni Kasus Penembakan Almarhum Randi dan M. Yusuf Kardawi yang pengusutannya dipimpin oleh Komjend Pol. Idham Aziz sampai saat ini belum ada titik terang. Serta beberapa masalah daerah yang memerlukan sikap tegas pemerintah.

“Komjend Idham Aziz tidak boleh lari dari tanggung jawab, jika kasus randi dan yusuf tidak segera diselesaikan segera mungkin. Saya fikir ini perlu dipertimbangkan oleh DPR RI dalam rangka mengeksekusi rekomendasi pencalonan idham azis sebagai Kapolri. Sementara soal daerah perlunya sikap tegas dari Presiden dan DPRD Sultra sebagai fungsi kontrolnya untuk menghilangkan aktivitas pertambangan pada pulau-pulau kecil disulawesi tenggara seperti pulau Wawonii, Kabaena dan Maniang,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Muh. Endang SA yang ditemani oleh Sudirman, SE dari Fraksi PKS berjanji akan segera membentuk Pansus dalam evaluasi IUP Pertambangan pada pulau Wawonii, Kabaena dan Maniang. Ia menyerukan kepada Kelompok Cipayung untuk menolak hadirnya aktivitas pertambangan pada wilayah tersebut.

“Saya berjanji, secepatnya kami akan bentuk Pansus atas aktivitas pertambangan pada pulau kecil. Kami juga meminta kepada rekan-rekan Cipayung plus sultra untuk menolak hadirnya aktivitas pertambangan pada pulau itu, karena memang menabrak aturan,” tegasnya.

Sementara itu Ketua PKC PMII Sultra, Erwin Gayus menekankan bahwa Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi Kabareskrim Komjend Pol. Idham Azis Atas Kegagalannya dalam Penanganan kasus penembakkan di sultra.

“Kami Meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut rekomendasi pencalonan Komjend Pol. Idham Azis Sebagai Kapolri karena telah gagal mengungkap kasus penembakan Di Kota Kendari, Jika persoalan tidak segera diselesaikan maka kami Menolak Kedatangan Presiden jokowi di bumi anoa sebelum kasus penembakkan Almarhum Randi dan M. Yusuf Kardawi di tuntaskan,” ucapnya. (*)